Saatnya Beli Rumah Bukan Kontrak Atau Sewa!

beli rumah

Pemerintah pusat sudah memberikan segala macam bentuk kebijakan yang diambil belakangan ini. Tujuannya adalah agar memberikan kehidupan layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memiliki tempat tinggal. Paket ekonomi dari pemerintah pusat berupa pembangunan sejuta rumah subsidi, memberikan suku bunga flat bagu hunian bersubsidi dan rencananya biaya BPHTB akan di tanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Setiap kebijakan ekonomi yang diambul tidak lain untuk kepentingan masyarakat, pengembang dan pendapatan negara sendiri. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, keadaan ekonomi kita sedang gawat jika tidak di genjot dari sekarang. Pada tahun 2017 nanti ekonomi akan menjadi lebih sulit apabila pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat dan negara.

Harga rumah subsidi sekarang sudah di tentukan untuk 3 tahun kedepan. Besarnya biasa yang sudah di patok pemerintah adalah tidak lebih dari 148 juta. Suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) flat dengan tenor 15 sampai 20 tahun. Sekarang adalah waktunya masyarakat membeli hunian bukan lagi menyewa atau kontrak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sangat setuju dengan apa yang sudah di lakukan pemerintah saat ini, namun semua itu harus di kontrol sampai ke lapangan karena yang sudah-sudah masalah justru datang di lapangan.

Genjot Properti Untuk Ekonomi RI Lebih Baik

pembangunan properti rumah dijual

Kemudahan untuk beli rumah sudah sangat jelas bisa di nikmati oleh masyarakat, tentunya dengan hunian subsidi yang harganya sangat terjangkau. Tapi ternyata kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak mendorong pertumbuhan properti di provinsi Banten. Pergerakan pada pertumbuhan properti di provinsi tersebut masih belum mencapai targetnya. Hingga saat ini perkembangannya masih di bawah 10%.

Pemerintah berupaya keras agar perkembangan properti nasional bisa tumbuh secara signifikan yang nantinya bisa mendongkrak keadaan ekonomi dalam negeri menjadi lebih baik. Perlambatan ekonomi Indonesia tidak lain karena di pengeruhi lesunya pertumbuhanya pada sektor properti. Oleh karena itulah pemerintah saat ini sedang benar-benar menggenjot sektor investasi yang paling memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas.

Percepatan Penyediaan Rumah

Langkah kebijakan ekonomi jilid XII yang diambil pemerintah salah satunya adalah percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat menengah kebawah. Pembangunan sejuta rumah sudah hampir mendekati batas waktunya. Berbagai cara dalam percepatan ini telah di lakukan pemerintah yaitu dengan cara memangkas soal perizinan tanah.

Pengembang sebenarnya selama ini selalu di repotkan oleh masalah perizinan lahan yang cukup sulit sekali. Untuk mengukur luas tanah pada lahan yang akan di bangun komplek perumahan saja bisa memakan waktu setengah tahun lamanya. Oleh karena itulah, para pengembang menyambut baik langkah yang diambil pemerintah soal pemangkasan perizinan tanah tersebut.

Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Banda Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan perintah terhadap pengelola properti agar nantinya mereka bisa menjadi lebih cepat dalan mengurus sertifikat tanah. Adanya aturan ini akan memberikan keuntungan bagi pengembang dan masyarakat nantinya.

Comments are closed.

Post Navigation