SudahTepat Sasarankah Tax Amnesty?

pajak

Sudah beberapa hari ini dunia pengusaha Indonesia heboh dengan adanya Tax Amnesty atau pengampunan pajak bagi para pengusaha. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masalah ini tidaklah adil terutama bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM). Saat ini undang-undang mengenai pengampunan pajak tersebut sedang di rancang oleh Menteri Keuangan dan anggota DPR.

Perdebatan mengenai UU Tax Amnesty ini telah memberikan rasa kecewa di kalangan pengusaha kecil sampai menengah di dalam negeri. Kekecewaan mereka sebenarnya cukup berasalan, karena merasa UU tersebut tajam kebawah dan tumpul ke atas. Inilah yang membuat para pengusaha kecil dan menengah merasa tidak nyaman dengan adanya UU yang  saat ini sedang dalam perancangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada masyarakat tidak perlu memandang Tax Amnesty ini sebagai yang berlebihan dan menakutkan. Sudah dua hari Menkeu melakukan rapat intensif bersama DPR RI mengenai UU yang sedang di rancang itu. Anggota DPR juga memberikan masukan kepada pelaksana sosialisasi pengampunan pajak agar di rubah caranya, sehingga masyarakat tidak merasa takut dan terbebani.

Dalam rancangan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebenarnya berlaku untuk seluruh waga negara Indonesia. Jadi tidak perlu merasa adil atau tidak, masyarakat wajib mengikuti program pengampunan pajak baiik itu yang sudah Wajib Pajak (WP) atau belum, baik kaya maupun tidak semuanya wajib membayar pajak. Jika dilihat daru rancangan ini sebenarnya tidak terlalu meresahkan, hanya saja bagi para pelaku usaha kecil menengah untuk saat ini mereka merasa tidak adil.

Benarkah Pelaku UMKM Terancam?

UMKM

Banyak orang beranggapan pengampunan pajak atau tax amnesty telah merugikan pelaku usaha kecil menengah. Ketika pengusaha besar atau orang kaya mendapatkan pengampunan pajak sedangkan untuk usaha kecil harus membayar pajak dengan nominal sesuai aturan. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Menurut forum tersebut, fungsi pajak yang tadinya di berlakukan agar mensejahterakan raktay di nyatakan telah gagal. UMKM merasa terancam karena yang tadinya pengampunan pajak ini hanya di tujukan kepada pengusaha besar, sekarang jadi merambah kesemua masyarakat. Ketidak adilan ini seharusnya bisa di tangani oleh jajaran menteri yang berada pada kabinet kerja Joko Widodo.

Pajak memang selalu saja memberikan dampak buruk kepada masyarakat kecil. Mereka yang hidupnya pas-pasan selalu menjadi korban atas ketidakadilan terkait urusan tersebut. Saat ini kehidupan masyarakt sudah cukup sulit, jadi sebisa mungkin seharusnya pemerintah meringankan beban mereka sedikit bukannya menambah beban rakyat kecil.

Pengampunan Pajak Untung Atau Rugi?

Dilihat untung atau ruginya mengenai pengapunan pajak ini sebenarnya tergantung dari sisimana melihatnya. Bagi para pengusaha besar atau orang kaya jelas sangat menguntungkan masayrakat kecil, tapi jika masalah ini sudah merambah sampai ke bagian masyarakat bawah, jelas ini tidak lagi menguntungkan. Yang beruntung hanya negara karena bisa mendapatkan uang dari hasil pajak yang di pungut.

Urusan pajak memang sudah di atur pada undang-undang yang berlaku. Mungkin alangkah baiknya semua itu perlu dilakukan revisi agar nantinya fungsi pajak untuk mensejahterakan rakyat bisa tepat sasaran. Seharusnya pemerintah melihat definisi dari pungutan pajak itu untuk urusan apa.

Apakabar Utang Luar Negeri RI?

utang luar negeri indonesia

Sepertinya negara kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya utang. Mungkin jika utangnya tidak terlalu besar tidak akan menjadi persoalan dan dampak terhadap ekonomi juga cukup minim, tapi yang menjadi masalah jika utang luar negeri RI di tambah dengan bunganya terus membengkak, ini akan menjadi masalah besar bagi kelangsungan hidup rakyat. Di ambil dari beberapa sumber media berita online, bahwa utang negeri ini sudah tembus USD323,8 Miliar. Ini bukanlah utang yang kecil, sangat di khawatirkan negara akan kerepotan dalam melunasi setiap utang dan bunganya. Mau tidak mau, rakyat yang akan merasakan dampaknya.

Biasanya negara mengambil utang karena memiliki kepentingan untuk pembangunan besar-besaran guna memperbaiki perekonomian dalam negeri. Tapi dengan utang sebsar itu dampak positifnya sangat minim sekali di rasakan oleh rakyat, terutama untuk masyarakat bawah. Mereka tetap saja merasakan kesulitan ketika ingin membeli kebutuhan pokok seperti beras, daging dan kebutuhan pangan lainnya. Lalu selama ini untuk kepentingan apakah negara mengambil utang tersebut? Hanya pemimpin dan tuhan lah yang tahu!

Pada kuartal II-2016 ini utang luar negeri RI masih cukup aman, begitulah menurut Bank Indonesia (BI). Jika memang benar demikian maka cukup bagus untuk negara, tapi mungkin sebaiknya bisa lebih memanfaatkan kekayaan alam negeri sendiri daripada harus meminjam uang dalam jumlah besar kepada lembaga keuangan internasional dan negara-negara sahabat.

Inilah Urutan Kreditor Untuk Indonesia

utang indonesia

Melalui sumber yang di peroleh dari beberapa media online dan juga Bank Indonesia (BI), ada tiga macam kreditor yang ikut menyumbangkan utang ke RI yaitu dari berbagai negara, organisasi internasional dan lembaga keuangan bertaraf internasional. Berikut ini adalah urutan negara-negara yang menjadi kreditor RI :

  1. Pertama adalah negara Singapura, negara ini memberikan pinjaman utang paling besar, mencapai USD 54,568 miliar
  2. Inggris menempati posisi kedua dalam menyumbankan utangnya untuk Indonesia sebesar USD 21,197 miliar
  3. Negara China yang merupakan sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan mampu menyaingi negara adidaya Amerika Serikat hanya memberikan kredit USD 13,306 miliar.
  4. Posisi kedua dari terakhir adalah Amerika Serikat sebesar USD 10,290 miliar.
  5. Belanda sebagai negara maju berada di posisi paling rendah dalam memberikan pinjaman kepada Indonesia, yaitu hanya USD 9,902 miliar

Jika pada urutan diats seperti ada pergesaran negara-negara yang biasanya memberikan kredit besar kepada Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa tahun lalu biasanya Amerika Serikat menjadi negara paling besar dalam memberikan pinjaman terhadap RI, tapi pada zaman Joko Widodo sepertinya telah berubah, Singapura menjadi negara dengan pinjaman terbesar.

Dampak Buruk Utang RI

Meskipun Bank Indonesia (BI) sudah memberikan pernyataan bahwa utang luar negeri masih cukup sehat, namun tetap harus di kontrol agar tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup rakyat Indonesia.

Krisis moneter ketika zaman presiden Soeharto seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah sekarang, betapa berbahanya berhutang dengan nilai yang sangat besar bagi keadaan negara.

Dampak buruk yang paling berbahaya jika utang luar negeri RI sudah melampaui batas adalah krisis moneter yang mengakibatkan pelaku usaha lokal harus menurunkan produksi yang berujung pada penghematan pengeluaran pada perusahaan  dan berakhir pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dampak Harga Rokok Naik Pada Aspek Ekonomi

rokok

Pemerintahan Joko Widodo berencana akan menaikkan harga rokok dua kali lipat menjadi harga 50 ribu rupiah per bungkusnya. Kenaikan ini tentunya mendapat pro dan kontra, semua itu wajar tapi bagaimana dengan dampaknya pada ekonomi? Inilah yang masih menjadi Kajian oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Kenaikan harga rokok ini sedikit banyak memberikan dampak pada perekonomian dalam negeri. Industri dan buruh rokok akan terancam kelangsungannya. Jika keputusan ini akan di jalankan pada bulan depan maka industri rokok akan mengurangi jatah produski dan merumahkan sebagian buruhnya untuk efisiensi.

Said Iqbal yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menagtakan sebenarnya ada dampak positif dari kenaikan harga rokok tersebut, yaiut soal kesehatan. Sekarang ini begitu banyak anak-anak di bawah umur yang sudah merokok, inilah yang menjadi alasan kenapa pemerintah menaikkan harga dua kali lipat.

Dari kenarikan ini jika dilihat pada segi kesehatan memang sangat bagus tapi jika dilihat dari aspek ekonomi jelas akan berdampak buruk. Pabrik rokok akan memutuskan kontrak buruhnya demi melakukan efisiensi produksi karena pastinya penjualan dan keuntungan akan berukurang drastis. Jika sudah begini pengangguran berkisar 800 ribu buruh akan bertambah.Hal seperti ini sangat tidak bagus dis saat melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sekarang ini.

Tarif Cukai

Jika dilihat dari seluruh negara, Indonesia adalah biaya tarif cukai paling rendah. Tapi jika di perhatikan, banyak industri rokok yang mengeluh saat ini biaya tarif cukai sudah cukupt tinggi. Apabila kebijakan yang akan di ambil pemerintah untuk menaikkan harga rokok tersebut, seharusnya memikirkan dari berbagai aspek.

Industri rokok dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menjadi ancaman, kalau sudah begitu ekonomi dalam negeri akan terganggu. Sebenarnya ini semua tergantung dari sisi mana melihatnya. Jika dilihat dari aspek ekonomi pastinya sangat tidak bagus apabila kenaikan harga ini di berkalukan tapi jika dilihat dari segi kesehatan memang cukup bagus di berlakukan kenaikan.

Sampai saat ini lembaga cukai masih terus mengkaji, pantaskah tarifnya di naikkan. Tapi beberapa masyarakat memberikan komentar bahwa tidak bisa menjadi jaminan jika pemerintah menaikan tarif cukai maka konsumsi rokok akan berkurang. Mungkin bisa saja konsumsi perokok turun tapi tidak terlalu signifikan.

Buruh Rokok Terancam PHK

buruh rokok

Pertimbangan kenaikan harga rokok harus di kaji secara mendalam karena menyangkut banyak tenaga kerja di dalamnya. Jangan sampai keadaan ekonomi menjadi lebih sulit karena meningkatnya pengangguran karena harga rokok naik.

Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya menjadi buruh pada industri-industri rokok dan bagaimana dengan nasib para petani tembakau, mereka pasti akan merasa kesulitan karena kebutuhan tembakau dari industri akan berkurang dan dampaknya petani tembakau akan mengalami kerugian.

Jika di perhatikan memang dampaknya negatifnya cukup besar tapi dampak positifnya untuk kesehatan juga sangat besar juga. Penulis memberikan kesimpulan bahwa kebijakan ini akan menjadi alot dalam pembahasannya dan tidak mungkin di naikkan harganya pada awal September 2016.